Menteri Perindustrian menilai peralatan praktik yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Barat telah ketinggalan dua generasi dari yang dipakai di dalam dunia industri. Karenanya, lulusan SMK sulit untuk diterima didunia industri karena apa yang dipelajari disekolah sudah ketinggalan.
“Kebanyakan peralatan praktik yang dipakai masih keluaran tahun 2003, bahkan masih ada tahun 80an tentunya ini sudah sangat ketinggalan dari apa yang telah dipergunakan oleh dunia industri,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, usai pelantikan lulusan SMAKPA dan SMTI, Sabtu (26/7).
Dikatakan Airlangga, saat ini dunia industri sudah masuk kepenggunaan robotik, sedangkan SMK di Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan mesin bubut yang lama masih analog. Padahal dari analog tersebut berlanjut ke cnc, dari cnc pindah ke robotik baru bicara ke industry power poin zero.
“Sudah sangat ketinggalan sekali peralatan yang dimiliki, tentunya hal ini berdampak kepada lulusan yang akan dipergunakan oleh dunia industri,”katanya.
Disebutkan Menperin, untuk membantu ketertinggalan peralatan praktik yang sudah dua generasi yang dimiliki oleh SMK di Provinsi Sumatera Barat, maka pada tahun 2018 SMK yang ikut dalam program link and match akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 juta.
“Program ini akan kita jalankan tahun depan, khusus untuk Provinsi Sumatera Barat akan digabung dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara, agar bisa mengakses industri yang ada di Riau dan Batam,”sebutnya.
Airlangga menyebut, selain itu Kemenperin juga mendukung peralihan kewenangan SMK sederajat dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Sebab, pemindahan ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan agar terampil dan siap kerja.
“Ini yang kami usulkan, SMK ditarik ke Provinsi agar nanti fasilitasi untuk peralatan yang dibutuhkan akan lebih mudah,”ujarnya.
Dikatakan Airlangga, pertumbuhan industri ditentukan oleh tiga faktor, yakni investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia pendidikan. Dunia industri, lanjutnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.
“Kementerian Perindustrian diarahkan oleh presiden Joko Widodo agar dapat menjadi penggerak untuk pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi. SMK diyakini mampu menghasilkan lulusan berkompeten tersebut," sebutnya.
Upaya lain dalam peningkatan kualitas SMK, kata Airlangga dengan meluncurkan program vokasi industri untuk membangun penyesuaian antara industri dan SMK, dengan target hingga 2019 sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK."Melalui program ini setiap perusahaan industri diminta membina setidaknya lima SMK," katanya.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan kendala yang dihadapi oleh provinsi setempat yakni rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK. Selain itu, permasalahan peralatan praktik yang dimiliki juga menjadi kendala. Sebab peralatan praktik yang dimiliki sudah ketinggalan, yang tidak sesuai dengan apa yang dipakai oleh dunia industri saat ini.
"Setelah beralihnya kewenangan SMK dari kabupaten/ kota, pemerintah provinsi masih mencari formula yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang serapan kerjanya tinggi," katanya.
Kemudian upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi untuk peningkatan serapan lulusan kerja tersebut, yakni mendukung penuh pelibatan dunia usaha dalam menentukan mata pelajaran bidang keahlian di SMK sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kebanyakan peralatan praktik yang dipakai masih keluaran tahun 2003, bahkan masih ada tahun 80an tentunya ini sudah sangat ketinggalan dari apa yang telah dipergunakan oleh dunia industri,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, usai pelantikan lulusan SMAKPA dan SMTI, Sabtu (26/7).
Dikatakan Airlangga, saat ini dunia industri sudah masuk kepenggunaan robotik, sedangkan SMK di Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan mesin bubut yang lama masih analog. Padahal dari analog tersebut berlanjut ke cnc, dari cnc pindah ke robotik baru bicara ke industry power poin zero.
“Sudah sangat ketinggalan sekali peralatan yang dimiliki, tentunya hal ini berdampak kepada lulusan yang akan dipergunakan oleh dunia industri,”katanya.
Disebutkan Menperin, untuk membantu ketertinggalan peralatan praktik yang sudah dua generasi yang dimiliki oleh SMK di Provinsi Sumatera Barat, maka pada tahun 2018 SMK yang ikut dalam program link and match akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 juta.
“Program ini akan kita jalankan tahun depan, khusus untuk Provinsi Sumatera Barat akan digabung dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara, agar bisa mengakses industri yang ada di Riau dan Batam,”sebutnya.
Airlangga menyebut, selain itu Kemenperin juga mendukung peralihan kewenangan SMK sederajat dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Sebab, pemindahan ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan agar terampil dan siap kerja.
“Ini yang kami usulkan, SMK ditarik ke Provinsi agar nanti fasilitasi untuk peralatan yang dibutuhkan akan lebih mudah,”ujarnya.
Dikatakan Airlangga, pertumbuhan industri ditentukan oleh tiga faktor, yakni investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia pendidikan. Dunia industri, lanjutnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.
“Kementerian Perindustrian diarahkan oleh presiden Joko Widodo agar dapat menjadi penggerak untuk pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi. SMK diyakini mampu menghasilkan lulusan berkompeten tersebut," sebutnya.
Upaya lain dalam peningkatan kualitas SMK, kata Airlangga dengan meluncurkan program vokasi industri untuk membangun penyesuaian antara industri dan SMK, dengan target hingga 2019 sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK."Melalui program ini setiap perusahaan industri diminta membina setidaknya lima SMK," katanya.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan kendala yang dihadapi oleh provinsi setempat yakni rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK. Selain itu, permasalahan peralatan praktik yang dimiliki juga menjadi kendala. Sebab peralatan praktik yang dimiliki sudah ketinggalan, yang tidak sesuai dengan apa yang dipakai oleh dunia industri saat ini.
"Setelah beralihnya kewenangan SMK dari kabupaten/ kota, pemerintah provinsi masih mencari formula yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang serapan kerjanya tinggi," katanya.
Kemudian upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi untuk peningkatan serapan lulusan kerja tersebut, yakni mendukung penuh pelibatan dunia usaha dalam menentukan mata pelajaran bidang keahlian di SMK sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
*sumber : http://harianhaluan.com/news/detail/66424/peralatan-praktik-smk-ketinggalan-2-generasi
