Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Menkeu Nomor S-377/MK.02/2016, Kemristekdikti melakukan penghematan sebesar Rp1,9 triliun. Namun, pemotongan anggaran tersebut mendapat protes Komisi X DPR RI.
Dalam rapat kerja (raker) Kemristekdikti dengan Komisi X DPR RI tadi malam, anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti kurang setuju dengan pemangkasan anggaran senilai Rp1,9 triliun tersebut. Menurut dia, Kemristekdikti menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan berprestasi. Sehingga, pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat ruang geraknya akan menjadi terkendala.
"Saya tidak setuju dengan pemotongan ini. Seharusnya minta tambahan agar tidak muncul demo di perguruan tinggi. BOPTN harusnya diperbanyak sehingga mengurangi nilai UKT," tuturnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh anggota Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Donni Ahmad Munir. Dia mengungkapkan, masih banyak pilihan untuk melakukan penghematan bagi pemerintah. Selain itu, Menristekdikti tentu sudah matang dengan berbagai capaian dan target kinerja yang akan dicapai.
"Yang saya harapkan boleh dihemat, tetapi jangan dari anggaran pendidikan," ucapnya.
Terkait berbagai pertimbangan tersebut, berdasarkan kesimpulan raker kedua belah pihak akan melakukan raker lanjutan. Agenda raker nanti akan membahas melanjutkan pembahasan RKA-KL dalam RUU APBN Perubahan 2016, pembahasan RKP dan RKA-K/L 2017, serta pendalaman jawaban tertulis terhadap pertanyaan, klarifikasi, dan bahan pendukungnya.
Dalam rapat kerja (raker) Kemristekdikti dengan Komisi X DPR RI tadi malam, anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti kurang setuju dengan pemangkasan anggaran senilai Rp1,9 triliun tersebut. Menurut dia, Kemristekdikti menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan berprestasi. Sehingga, pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat ruang geraknya akan menjadi terkendala.
"Saya tidak setuju dengan pemotongan ini. Seharusnya minta tambahan agar tidak muncul demo di perguruan tinggi. BOPTN harusnya diperbanyak sehingga mengurangi nilai UKT," tuturnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh anggota Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Donni Ahmad Munir. Dia mengungkapkan, masih banyak pilihan untuk melakukan penghematan bagi pemerintah. Selain itu, Menristekdikti tentu sudah matang dengan berbagai capaian dan target kinerja yang akan dicapai.
"Yang saya harapkan boleh dihemat, tetapi jangan dari anggaran pendidikan," ucapnya.
Terkait berbagai pertimbangan tersebut, berdasarkan kesimpulan raker kedua belah pihak akan melakukan raker lanjutan. Agenda raker nanti akan membahas melanjutkan pembahasan RKA-KL dalam RUU APBN Perubahan 2016, pembahasan RKP dan RKA-K/L 2017, serta pendalaman jawaban tertulis terhadap pertanyaan, klarifikasi, dan bahan pendukungnya.
*Sumber : OkeZone
