Setelah pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi maka pembayaran gaji lebih kurang 7.000 tenaga honorer SMA dan SMK yang ada di Sumbar, akan dilanjutkan oleh pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pembayaran oleh komite masing-masing sekolah sebagaimana yang telah terlaksana sebelumnya.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar Nasmeri mengatakan, sistim pembayaran gaji tenaga honorer ini ada dua macam yakni pembayaran yang dilakukan oleh komite, dan pembayaran oleh APBD. Artinya, saat pengalihan kewenangan sekolah SMA/SMK ke provinsi maka pembayarannya akan tetap dilanjutkan, misalnya pembayaran gaji honorer dari APBD daerah tersebu akan dilanjutkan dengan pembayaran dari APBD Provinsi, dan pembayaran oleh komite juga akan tetap dilanjutkan oleh komite. “Itupun jumlahnya tidak banyak, yang paling banyak Mentawai ada sekitar 180 orang, kalau untuk daerah lain yang dibayar dengan APBD juga tidak banyak palingan hanya beberapa orang misalnya seperti Sawahlunto ada tiga orang, Padang jumlahnya juga agak banyak karena termasuk sekolah gratis,” jelasnya, Selasa (14/6).
Secara keseluruhan untuk honorer yang dibayar oleh komite dan APBD untuk saat ini ia mengaku belum bisa memastikan angkanya, karena masih belum dipilah sebab data yang ada masih dalam proses pemilahan.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar Nasmeri mengatakan, sistim pembayaran gaji tenaga honorer ini ada dua macam yakni pembayaran yang dilakukan oleh komite, dan pembayaran oleh APBD. Artinya, saat pengalihan kewenangan sekolah SMA/SMK ke provinsi maka pembayarannya akan tetap dilanjutkan, misalnya pembayaran gaji honorer dari APBD daerah tersebu akan dilanjutkan dengan pembayaran dari APBD Provinsi, dan pembayaran oleh komite juga akan tetap dilanjutkan oleh komite. “Itupun jumlahnya tidak banyak, yang paling banyak Mentawai ada sekitar 180 orang, kalau untuk daerah lain yang dibayar dengan APBD juga tidak banyak palingan hanya beberapa orang misalnya seperti Sawahlunto ada tiga orang, Padang jumlahnya juga agak banyak karena termasuk sekolah gratis,” jelasnya, Selasa (14/6).
Secara keseluruhan untuk honorer yang dibayar oleh komite dan APBD untuk saat ini ia mengaku belum bisa memastikan angkanya, karena masih belum dipilah sebab data yang ada masih dalam proses pemilahan.
*Sumber : Haluan
