Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus melakukan serangkaian rekruitmen untuk menyaring pelajar yang ingin meneruskan pendidikannya baik di dalam maupun luar negeri. Untuk tahun 2016, LPDP menargetkan 5.000 pelajar akan mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.
Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo mengatakan, setiap tahun pemerintah terus meningkatkan target penerimaan beasiswa LPDP. Jumlah ini ditingkatkan agar pelajar Indonesia bisa terus menuntut ilmu dan diharap ilmu tersebut bisa digunakan untuk memajukan bangsa.
“Tahun lalu kita targetkan 4.000 dan yang diterima mencapai 4.500. Nah tahun ini kita targetnya mencapai 5.000 peserta. Kalau bisa lebih ya bagus,” ujar Eko dalam acara Welcoming Alumni LPDP, Ahad (31/1).
Untuk mendapatkan 5.000 pelajar, LPDP menargetkan untuk mendapatkan pendaftar sebanyak 60 ribu orang. Eko mengatakan, hingga 2015 sebanyak 9.000 pelajar telah terdaftar di LPDP. Dari jumlah ini, sebanyak 70 persen mendaftar sebagai master, sedangkan 30 persen menjadi doktor.
Hingga 2015, sebanyak 538 lulusan LPDP dari berbagai kampus dalam dan luar negeri telah menyelesaikan pendidikannya. 104 orang lulus pada 2014 dan 434 orang lulus di 2015.
Para alumni LPDP, Eko melanjutkan, diharap bisa memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia. Dengan sýegudang ilmu yang mereka dapat dari tempat studinya masing-masing, maka para alumni harus mampu memberikan kontribusi lebih.
“Alumni harus menjadi ‘pisau’ untuk mengasah dan menyelesaikan problem bangsa ini. Tentu berkolaborasi dengan elemen lain sehingga bisa berkontribusi nyata,” kata Eko.
Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hardianto menyebutkan para alumni LPDP merupakan investasi pemerintah dalam hal sumber daya manusia (SDM). Investasi ini sangat penting guna merespons era globalisasi yang tengah diikuti Indonesia, termasuk dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA).
“Lihat saja sekarang ada pelemahan ekonomi dan harga minyak turun. Ini sesuatu yang berat bagi pemerintah. Dari sini saya ingin lihat alumni LPDP bisa memberikan hal berbeda,” jelas Hardianto.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengedapan program LPDP kepada dosen. Menkeu menilai alokasi anggaran untuk dosen saat ini terlalu tinggi sehingga cukup membebani anggaran.
LPDP sendiri merupakan sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN.
‘’Ini ganggu alokasi Dikti. Kami tak sepakat dengan Menristek Dikti memasukan anggaran terlalu banyak untuk dosen. Kan ada LPDP S2, S3 ke luar negeri,’’ kata Bambang.
Bambang mengaku sudah berbicara kepada Menristek Dikti agar tidak membuat terlalu banyak alokasi anggaran ke dosen. Ia meminta Dikti agar mewajibkan dosen ikut LPDP sehingga dosen terbiasa bersaing.
‘’Karena LPDP itu intinya bersaing dan harus masuk universitas yang tergolong bagus. Saya pikir, tidak ada salahnya kalau kita punya dosen yang berkualitas,’’ ujar Bambang.
Menurutnya, dengan LPDP, pola penganggaran jadi lebih baik. Karena apabila menggunakan sistem Dikti sering terjadi overlaping anggaran.
“Kalau LPDP tidak. Karena kita tidak ikut sistem anggaran. Itu dikelola secara otonom. Jadi kami sudah bilang ke Menristek Dikti, lebih baik program Bapak sama LPDP itu digabung,’’ ucap Bambang.
